Pemberantasan Korupsi dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Tingkat Desa

Di tingkat pusat atau makro saja pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi tantangan yang begitu rumit, apalagi di tingkat mikro? Begitulah kira-kira pikiran pendek saya memikirkan masalah korupsi yang selalu ramai dibahas banyak orang. Di tingkat mikro maksudnya di pedesaan. Sebagai orang yang sudah cukup lama berkecimpung di lingkungan sosial desa, saya melihat bahwa praktik penyelewengan kuasa, korupsi, dan sejenisnya itu memang agak lumrah di desa-desa. Khususnya dalam hal ini di desa yang memang saya tahu konsep penyelenggaraan pemerintahannya bagaimana.

Tapi jika melihat data, nyatanya di desa itu (secara umum) memang rawan terjadi tindak pidana penyelewengan atau korupsi. Misalnya seperti yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2022, ada 155 kasus korupsi yang terjadi di desa dan ditetapkan sebanyak 252 tersangka yang rata-rata adalah perangkat desa. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum pada 2022. Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), angkanya juga mengalami peningkatan, yakni sebanyak satu kasus.

Saya kira, yang tercatat oleh ICW itu hanya yang mengemuka saja. Yang tidak tercatat atau terdeteksi pasti masih banyak. Badan Pusat Statistik tahun 2021 bahkan menyebut, perilaku koruptif masyarakat desa ini lebih parah dibanding masyarakat kota. Angkanya berada di 3,83. Dan bukti mengenai ini bisa dilihat dari catatan KPK dimana sejak tahun 2015-2022, sebanyak 601 kasus korupsi terjadi di sana dan ditetapkan sebanyak 686 tersangka.

Artinya, semua data itu mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi, selain perlu diseriuskan di tingkat makro (yang bisa jadi walaupun sedikit menimbulkan kerugiannya lebih besar), juga perlu diseriuskan di tingkat mikro, di desa. Sebab desa merupakan salah satu wilayah yang sebetulnya amat penting untuk menunjang pembangunan dan kemajuan ekonomi skala nasional.

Apabila desa-desa di Indonesia maju, SDM-nya semakin berkualitas dan lain-lain, saya berkeyakinan bahwa Indonesia secara kenegaraan juga bisa maju. Mengenai strategi membangun kemajuan desa, pemerintah sebetulnya sudah mengupayakan beberapa kebijakan yang bagus (jika bisa dioptimalkan oleh pemerintah desa). Antara lain kebijakan mengenai dana desa (yang tahun sekarang nominalnya antara 1,1 sampai 1,3 miliar), mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bantuan sosial, dan seterusnya.

Beberapa kebijakan itu tentu ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problema sosial, ekonomi maupun pendidikan yang banyak terjadi di desa (meski kadang kebijakannya memiliki kekurangan di sana sini). Akan tetapi, nyatanya beberapa kebijakan bagus (yang minimal) sudah dijalankan sejak pemerintahan Pak Jokowi itu belum terlalu signifikan memberi efek positif terhadap pembangunan dan berbagai permasalahan yang terjadi di desa.

Kembali ke data BPS, semester 1 tahun 2023 (bulan Maret), BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di desa mencapai 14,16 juta jiwa. Lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kota. Artinya apa? Dalam pikiran pendek saya, kebijakan-kebijakan pemerintah itu masih perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan lain.

Namun memang, menyoal dana desa atau berbagai kebijakan intensif pemerintah pusat kepada desa jangan sampai dilihat sisi negatifnya saja. Kita harus fair melihat hal ini. Bahwa efek positifnya juga ada. Dimana progres insfrastruktur di desa-desa, khususnya akses jalan itu kini semakin baik, dan lain-lain.

Tetapi, demi kepentingan desa dan bangsa, khususnya demi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa, ada baiknya pemerintah mulai mengevaluasi berbagai kebijakan itu sehingga dikemudian hari, efek positif terhadap desa dan masyarakatnya bisa semakin besar dan jauh lebih baik dari sekarang.

Selain evaluasi, upaya pengawasan terhadap kinerja perangkat desa dalam urusan mengelola anggaran, mengalokasikannya dan lain-lain juga perlu (disamping regulasi ketat terhadap pelaku korupsi atau penyelewengan yang juga harus segera dirumuskan dan disahkan). Bahkan menurut saya, anjuran oleh pemerintah pusat kepada desa untuk dapat dan wajib mengalokasikan dana desa atau anggaran lain untuk kepentingan pemberdayaan, menggali potensi desa, melalui BUMDes atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) seharusnya juga ada.

Selama ini, saya sudah miris jika melihat alokasi-alokasi dana tersebut rata-rata disalurkan untuk pembangunan fisik. Jalan, balai desa dan sebagainya. Tidak salah. Tapi hemat saya manfaatnya sedikit. Terlebih, ada yang mengatakan bahwa alokasi kepada fisik itu mudah dikorupsi, sehingga pada praktiknya, ke depan harus diperbaiki dan diperhatikan. Pokoknya, segi pembangunan utama di desa itu harus sesuai kriteria dalam Human Development Indeks (HDI), mengacu kepada tingkat pendidikan masyarakat, kesehatannya dan pendapatan per kapita mereka. Dan juga sesuai dengan fokus menyelesaikan Sustainable Development Goals (SDGs) desa.

Dalam pikiran saya, adanya berbagai macam penyimpangan, penyelewengan dan perilaku koruptif masyarakat desa salah satunya juga disebabkan karena kualitas SDM di sana masih rendah. Sehingga pembangunan ke arah pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa menjadi sangat penting. Seperti berbentuk beasiswa, layanan kesehatan gratis, pembangunan lapangan kerja di desa melalui BUMDes, LPM atau setingkat komunitas dan serupanya. Dengan begitu, saya berkeyakinan masalah-masalah rumit yang terjadi di desa bisa terminimalisir. Masalah korupsi, sosial dan lain-lain.

Namun memang, pemerintah tidak bisa melakukan upaya melalui kebijakan atau anjuran secara sendiri. Pasti memerlukan bantuan pihak-pihak yang paham dan memiliki tanggung jawab, misalnya seperti perguruan tinggi, kalangan akademisi, mahasiswa, ormas-ormas (keislaman maupun bukan) dan sejenisnya.

Dan pihak-pihak yang tersebut di atas juga harus mengerti. Jangan kemudian terlalu mementingkan pribadi dan keasyikan menggarap hal-hal yang bersifat formalitas dan seremonial. Saya katakan demikian karena nyatanya masih banyak dari kalangan akademisi, ormas-ormas, mahasiswa atau kalangan terdidik dan sebagainya itu yang memang asyik dengan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan. Meskipun banyak juga yang sebaliknya, punya kepedulian dan fokus tinggi dalam berperan atau berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

Tapi sudahlah, saat ini dan ke depan kita semua harus memiliki visi, misi dan pandangan yang sama dalam proses pembangunan ekonomi bangsa. Saya menekankan, selain di tingkat makro (dengan hilirisasi di banyak bidang industri atau agromaritim), mari mulai menggarap berbagai fokus pembangunan yang konkret dan membantu pemerintah (menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial, ekonomi dan lainnya) di tingkat desa. Dari desa, mari kita wujudkan Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

Wallahu ‘alam

Ega Adriansyah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 28 November 2023, 14.29 WIB

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *